Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, telah diadakan acara sharing session yang bertajuk ‘Kupas Tuntas Turkiye Bursalari Scholarship dan Study in US dan tips jitu menulis essay di Aceh. Acara yang diselenggarakan di aula lantai 4 Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh atas kolaborasi Padebooks, Raja Ratu Baca Aceh 2022 dan Perpustakaan Wilayah Aceh ini berhasil menarik antusiasme peserta.
Acara dibuka oleh Kabid Perpustakaan Wilayah Aceh, Bapak Zulfadli, S.E, M.M, yang memberikan sambutan pembukaan. Kata sambutan juga disampaikan oleh Direktur Padebooks, Profesor Saiful Akmal, yang turut menyemarakkan acara tersebut. Acara di pandu oleh Ita Farida Ratu Baca Aceh 2022, yang memberikan pandangan inspiratif kepada para peserta.
Tujuan utama dari acara ini adalah untuk membagikan informasi mengenai pengalaman studi di Amerika Serikat dan memberikan kiat-kiat dalam menulis Letter of Intent (LoI) untuk mendaftar beasiswa Turki yang sedang di buka dari tanggal 10 Januari 2024 sampai 20 Februari 2024. Materi tersebut disampaikan oleh Baiquni Hasbi, M.A, PhD, seorang alumnus University of North Carolina at Chapel Hill, Amerika Serikat di jenjang S3 dan penerima beasiswa Turkiye Bursalari tahun 2009 yang merupakan alumnus Ankara University.
Peserta juga mendapatkan tips-tips menulis essay dari Ari Zonanda Abd. Muiz yang merupakan founder dari Indonesian of Literacy serta Pemuda berprestasi Aceh 2022.
Peserta sharing session menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mendengarkan pengalaman serta tips dari Baiquni Hasbi dan Ari Zonanda. Kolaborasi antara Padebooks, Raja Ratu Baca Aceh dan Perpustakaan Wilayah Aceh dalam mengadakan acara ini berhasil menciptakan kesempatan berharga bagi para calon penerima beasiswa.
Dalam rangka rangka pengendalian konsumsi rokok, termasuk mencegah bertambahnya jumlah perokok aktif, terutama di kalangan remaja, Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, mewajibkan Pemerintah daerah menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing. Penetapan KTR tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 50.
Sejalan dengan ketentuan di atas, Provinsi Aceh telah mengesahkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui aturan yang ditetapkan dalam Qanun No. 4 Tahun 2020. Meskipun sampai tahun 2020, 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah mengesahkan penetapan KTR di wilayahnya masing-masing, menurut sebagian pihak implementasi KTR di Provinsi Aceh masih sangat minim.
Pelaksanaan KTR di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya diatur sedemikian rupa sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2020, yang menekankan kepada poin-poin penting berupa asas Syariah, penghormatan pada hak asasi manusia untuk hidup sehat, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian dan keberlanjutan, partisipatif, keseimbangan, keadilan, perlindungan hukum, keterbukaan dan peran serta, dan akuntabilitas.
Qanun tersebut bertujuan untuk seperti tertera pada Pasal 3: (a) melindungi kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, (b) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, (c) membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, (d) menekan angka pertumbuhan perokok pemula, (e) meningkatkan kesadaran bahaya konsumsi rokok.
Penting untuk menjadi perhatian kita Bersama akan pentingnya untuk mewujudkan prinsip dan tujuan di atas yang termaktub dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Namun, masih menjadi pertanyaan bagi kita semua, sejauh mana akses informasi terkait pelaksanaan KTR serta pemahaman akan hak-hak tersebut diketahui oleh masyarakat luas.
Untuk mensinergikan upaya pelaksanaan KTR di wilayah Kota Banda Aceh, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) direncanakan sebagai wadah komunikasi publik dan diseminasi informasi untuk menelusuri pandangan serta tanggapan pihak-pihak terkait serta masyarakat umum akan terkait pelaksanaan KTR di Kota Banda Aceh. Agenda ini dilaksanakan oleh Padebooks bersama dengan The Aceh Institute pada Kamis, 28 Oktober 2021 dengan judul “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Aceh, What’s Next?” dihadiri oleh dinas-dinas dan stakeholders terkait dan juga beberapa NGO/CSO lokal.
Pada tanggal 31 Maret 2021, diadakan Deklarasi Sahabat Kawasan Tapa Rokok di Banda Aceh. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), WH (World Health Organization), dan jaringan anti-rokok. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih bagi seluruh warga di kota kita.
Dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas dari asap rokok, pada tanggal 31 Maret 2021, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), WH (World Health Organization), dan jaringan anti-rokok berkumpul di Banda Aceh untuk melakukan Deklarasi Sahabat Kawasan Tapa Rokok. Deklarasi ini merupakan langkah nyata dalam mendukung implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Melalui kerjasama yang solid, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang lebih sehat dan bersih bagi masyarakat kota kita.
Pada tanggal 31 Maret 2021, Kota Banda Aceh menyaksikan momen penting dengan dilaksanakannya Deklarasi Sahabat Kawasan Tapa Rokok. Dalam acara ini, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), WH (World Health Organization), dan jaringan anti-rokok secara bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan bersih di kota kita, di mana masyarakat dapat menikmati udara segar tanpa terpapar asap rokok.
“Tobacco-free is the way to be!” Pada tanggal 31 Maret 2021, Banda Aceh mengadakan Deklarasi Sahabat Kawasan Tapa Rokok sebagai langkah konkret untuk mendukung implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Acara ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), WH (World Health Organization), dan jaringan anti-rokok. Dengan semangat bersama, kita berharap dapat menciptakan kota yang lebih sehat dan bersih, di mana masyarakat dapat hidup tanpa terpapar bahaya merokok.
Resep Mewujudkan Pernikahan Harmonis (Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pernikahan)
Syaiful Indra
Non Fiksi
Padebooks
November 2022
Softcover
iv + 98
12 x 18 cm
Untuk Pemesanan, hubungi Faridita (+62 812-8697-4134)
Wabah Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 dan yang tak kasat mata ini telah menyebar ke 189 negara dan, tidak terkecuali Indonesia. Seluruh jagat terus berjuang melawan virus yang ukurannya lebih kecil dari partikel atom. Virus ini melumpuhkan secara dasyat, ibarat ‘pasukan senyap’ yang menyelinap dan membunuh manusia pada jalan nafasnya. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasionan dan/atau stabilitas sistem keuangan dan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa mereka telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk dapat menurunkan transmisi atau penularan covid-19, mengurangi angka kematian atau kesakitan karena coronavirus, tercapainya kekebalan imun masyarakat kelompok,menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.
Dari sudut pandang penggiat HAM, vaksin sejatinya secara konstitusional adalah hak atas kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Sementara itu, secara internasional, Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan dengan gamblang bahwa:
“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”
Artinya, dari redaksi diatas jelas menyebutkan bahwa hak kesehatan adalah bagian hak yang harus dipenuhi negara atas warga negara. Dan dalam hal ini vaksinaksi Covid-19 adalah hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Meski perlu digarisbawahi bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang masih menolak untuk divaksin, padahal pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi. Dalam hal inilah vaksin menjadi kewajiban masyarakat.
Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)). Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, yang mana pada peraturan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta yang menyebutkkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.
Apabila melihat dalam konteks kondisi Indonesia yang dewasa ini, yang mana telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19) dan apabila proses vaksinasi adalah cara yang tersedia saat ini dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan undang-udang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni Lex specialis derogate lex generali.
Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Lex Generalis disini adalah undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Sedangkan Lex Specialis disini adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 atau menolak vaksinasi, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi.
Oleh sebab itu, pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk dapat memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun bila dilihat pada konteks situasi pandemik saat ini, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup sehat.
Meski demikian, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin harus dikaji ulang, dikarenakan pemaksaan vaksin sendiri bertentangan dengan HAM meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Perpres Nomor 14 tahun 2021 Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Amnesty International Indonesia mengatakan penjaminan hak kesehatan masyarakat harusnya dilakukan dengan persetujuan, bukan pemaksaan
Maka dari penjelasan diatas, pada kasus vaksinasi di Indonesia terdapat sejumlah variable yang saling terkait. Yakni negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, maksudnya adalah hak atas kesehatan orang lain. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajibab asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah atas kesehatan orang lain. Namun, upaya upaya komunikasi persuasif dan informatif harus lebih diutamakan mengingat upaya represif regulatif terkadang malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari banyak sisi.
Hayatun Nisa (Mahasiswa IPOL, FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
De Atjehers: Dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi. Demikianlah judul buku terbaru terbitan Padebooks yang diluncurkan dan dibedah di Aula Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh pagi tadi, Rabu, 8 Agustus 2018.
Bedah buku ini menghadirkan Syarifuddin MA, Phd dan Danil Akbar Taqwadin sebagai pembedah. Buku ini ditulis secara keroyokan terdiri atas 24 judul yang terbagi menjadi tiga cakupan utama yaitu: Kuphi Itam dan Identitas, A Cup of Sanger: Kopi dan Budaya di Zaman Baru, serta Espresso-Yourself!: Kopinologi-masa depan kopi Aceh.
Syarifuddin atau akrab disapa Cek Din yang tak lain adalah pemilik jaringan kopi Solong mengapresiasi terbitnya buku ini. Buku ini kata dia menawarkan sesuatu yang inspiratif dan menggoda untuk dibaca. Namun jangan dimaknai secara salah karena bisa menyebabkan pergeseran makna di luar dari konteks tulisan yang terdapat dalam buku ini.
“Judulnya simpel, historikal, dan aktual,” kata Cek Din memuji buku tersebut.
Untuk pemesanan dapat menghubungi 0853-7827-9427 atau klik link berikut:
Pandemi Covid-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaduratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid 19 ke 34 provinsi di seluruh Indonesia per 7 januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksin direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua januari 2021, setela dikeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,9 Januari 2021). Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid 19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga Negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksi adalah hak asasi rakyat (Law Justice, 13 Januari 2021). Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu vaccin yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh (Nuryani et al., 2015). Vaksin yang diciptakan juga berhubungan dengan penyakit yang sedang diteliti dan bagaimana cara agar tidak menyebar cepat ke seluruh tubuh bahkan menular ke orang lain (Azizah Palupi, 2018).
Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)). Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin covid 19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh DKI Jakarta, yang mana pada peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid 19 DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi covid 19 dapat di pidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000. Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada perda tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun ha katas kesehatan yang tertuang dalam undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah covid-19.
Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional. Indonesia merupakan Negara yang memberikan pelindung secara konstitusional terhadap hak asasi manusia (HAM). Pelindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan pelindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidupbyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bahkan, lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban Negara terkait hal tersebut dalam pasal 34 ayat (3) yang menyatkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal ini menunjukan bahwa ha katas kesehatan termasuk di dalam kesehatan mental dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.
Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Salah satu hukum berkaitan dengan vaksinasi ini adalah apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. vaksin adalah hak asasi rakyat. aktivis tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum pasal 5 ayat (3) undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.
Sekilas, alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin covid 19 berdasarkan hukum di Indonesia. Namun bila dikaji berdasarkan kondisi bernegara Indonesia di masa pandemi covid 19, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib. terdapat sejumlah alasan terkait dengan hal tersebut yaitu bila dikaji dalam konteks penanganan wabah, khususnya dimasa pandemi covid 19, terdapat undang-undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak dan kewajiban. Pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanyasatu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.”
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan covid 19 adalah suatu hak dan kewajiban dari warga Negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya . Namun bila dilihat pada konteks virus covid 19 yang berskala pandemi, serta merujuk pada point kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negera yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini melindungi dari virus covid 19), dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat merubah menjadi suatu kewajiban mengingat Negara dalam keadaan darurat dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain. Adapun terkait sanksi pidana dalam pemberlakukan kewajiban vaksinasi, seyogianya tetap menjadi suatu sarana terakhir (ultimum remedium) apabila pranata-pranata lainya tidak berfungsi. Namun, melihat situasi kondisi di Indonesia semakin memburuk akibat covid 19, sehingga dimungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia beserta segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut dengan penerapan sanksi pidana bisa saja diberlakukan. Alternatif lain bisa jadi adalah, adanya kerjasama antara pemilik usaha, apalagi institusi pemerintah secara formal untuk mendukung program vaksinasi dan pewajiban bagi para karyawan yang beraktivitas di ruang publik.
Referensi
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ”Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan”, 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasiCovid-19-akan-dimulai-pekan-depan/ . (diakses pada 9 Januari 2021).
Law Justice, ”Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!”, 2021, Dikutip dari laman https:// www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/(diakses pada 13 Januari 2021).
Nuryani, A., Pratiwi, N., & Mohammad, A. B. (2015). Penggunaan Insulin dan Vaksin Meningitis Kepada Jemaah Haji Menurut Perspektif Islam. Fikiran Masyarakat, 3(1), 13-21–21.
Azizah Palupi, S. (2018). Tinjauan Maslahah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh [PhD Thesis]. IAIN Ponorogo.
Gandryani. F., Hadi, F., (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia : hak atau kewajiban warga Negara. Jurnal Rechts vinding (media pembinaan hukum internasional), volume 10 Nomor 1
Hafidzi, A. (2020). Kewajiban penggunaaan vaksin : antara legalitas dan formalitas perspektif maqashid al-syaria. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume 11, Nomor 2,
Nama : Maula Masthura (Mahasiswa IPOL, FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Link sosmed : email (maula.masthura@gmail.com) , instagram (maula.masthura)
1. Buku “Jenderal Mayor Amir Husin Al-Mujahid: Aku Tetap Konsisten Terhadap Pesan Khusus Sultan Aceh Terakhir”
Sejak muda Al-Mujahid telah memperlihatkan kemampuan leadership yang dimilikinya dengan memimpin teman-temanya melalui fase-fase perjuangan. Jasa Al-Mujahid yang besar untuk tanah air, diketahui oleh semua khalayak, seperti pada saat-saat genting beliau melindungi dan memobilisasi kembali Pangkalan Berandan, sebagai awal untuk membangun PT. PERTAMINA. Tidak hanya itu karena kemampuan menggunakan akal cerdiknya dalam berdebat beliau diibaratkan seperti Abu Nawas dari Jazakhtan. Buku “Jenderal Mayor Amir Husin Al-Mujahid: Aku Tetap Konsisten Terhadap Pesan Khusus Sultan Aceh Terakhir” menarik untuk dibaca sebagai bukti perjuangan beliau dari berbagai dimensi sejarah yang terjadi. Beliau adalah pembuat sejarah bangsa yang berkedudukan di Aceh dan fenomenal dengan keunikan karakter yang ada dalam dirinya.
2. Buku “Habis Terang Terbitlah Stress”
Pelabelan Wahabi, aliran sesat dan gerakan lainnya yang dianggap sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah Waljamaah menjelma menjadi sebuah gerakan struktural bahkan liar tak terkendali meninggalkan pokok persoalan. Sedikit sekali penulis Aceh yang berani memberi warna berbeda pada alur diskusi wahabi, sesat dan Ahlussunnah Waljamaah. Membaca buku karya Khairul Miswar ini membawa pembaca seperti menyelam samudera untuk menumukan mutiara. Label sesat yang disematkan tidak sepenuhnya representasi agamis, melaikan politis. Penulis juga mengajak kita untuk saling memahami dan saling berdiskui dalam menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan sosial keagamaan.
3. Buku Introduction to Linguistics for English Language Teaching
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang bagaimana pengenalan linguistik untuk Pengajaran Bahasa Inggris. Buku ini menguraikan berbagai topik penting linguistic dan menyoroti masalah kunci di setiap bab. Buku ini ditulis untuk mahasiswa, dan dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami.
4. Buku Pemikiran Ali Hasyimi
Rasanya tanpa Ali Hasjmy peradaban Aceh pasca kemerdekaan Indonesia akan cacat. Alasannya Ali Hasjmy telah mampu mentransformasikan daerah Aceh dari suasana konflik ke suasana perdamaian intelektual yang diwarnai dengan pendidikan dan adat istiadat. Sejarah mencatat bahwa Ali Hasjmy memiliki hubungan baik dengan Presiden Soekarno maupun Soeharto. Hubungan tersebut terjadi ketika Ali Hasjmy menjabat sebagai Gubernur Provinsi Aceh dan sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry. Buku ini lahir karena kekaguman penulis terhadap sosok Ali Hasyimi. Pembaca diajak untuk mengetahui lebih dalam bagaimana ide-ide transformasi intelektual yang dilahirkan oleh Ali hasyimi.
5. Buku “DeAtjehers: Dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi”
Buku ini mengurai berbagai fenomena warung kopi dan ngopi sebagai salah satu alat transformasi budaya yang paling revolusioner di Aceh dalam lebih dari satu dekade terakhir. Ekosistem yang diciptakan oleh kopi, budaya ngopi, warung kopi serta penikmat kopi di Aceh tidak hanya berhenti menjadi fakultas kopi, tapi lebih dari itu, bisa menjadi universitas kopi di mana siapa saja bisa belajar, kapan saja, dan di mana saja untuk menyelesaikan problematika sosial secara egaliter, rileks dan bersahaja. Karena jika ditempat lain tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, maka silahkan bawa ke warung kopi. Sambil ngopi, maka semua masalah akan selesai di warung kopi!
6. Buku “Dan Tuhan Milik Orang Aceh Yang Gembira”
Buku ini memberikan pencerahan kepada pembaca agar tidak menjadi manusia yang reaktif, hoehoe yang meuroen-roen dan suka merespon sesuatu secara konyol. Apresiasi besar patut diberikan kepada penulis Zulfikar RH Pohan karena di saat orang lain sibuk menulis untuk kepentingan yang lebih berorientasi subjektif, baik itu material maupun narsisme, seperti menulis artikel di jurnal bergengsi supaya dianggap hebat. Sibuk menulis esai untuk disayembarakan supaya dianggap pintar dan sibuk menulis artikel opini media cetak supaya dapat uang saku, dia malah dengan serius berusaha supaya orang Aceh dapat tertawa.
7. Buku EFL-Research Design
Buku ini terdiri dari enam bab yang saling terkait dan menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana melakukan penelitian di bidang bahasa inggris. Buku ini sangat tepat menjadi pilihan dosen sebagai bahan ajar alternatif matakuliah Research Methodology, bagi mahasiswa buku ini menjadi buku rekomendasi sebagai pedoman ketika melakukan penelitian di bidang ELT sebagai pelaporan tugas akhir skripsi.
8. Buku “Panduan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Rencana Aksi Daerah Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak 2019-2021″
Buku ini ditulis sebagai upaya menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh sebagai Leading Sector yang akhirnya dapat mewujudkan dokumen berharga ini. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi gerakan menuju Kota Banda Aceh kota layak anak melalui gerakan yang terkoordinasi dan tersistem dengan baik sehingga pentingnya Kota Banda Aceh menjadi Kota Layak Anak disadari oleh seluruh pemangku kepentingan dan warga kota Banda Aceh.
9. Buku “Muhammaddiyah di Ujung Barat”
Buku ini berisi kumpulan tulisan berupa pemikiran, ide, dan gagasan dari angkatan muda Muhammadiyah di Aceh yang selama ini menghiasi media dan wacana intelektual di Aceh. Secara lebih khusus buku ini bisa memberikan insentif kajian dan solusi pemikiran terhadap berbagai isu aktual dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak. Tema-tema penting di bidang politik dan pemerintahan, dinamika elektoral, kepemimpinan, pendidikan, hukum dan keadilan, diskursus islam dan post-islamisme rekonsiliatif, filosofi, budaya, kesehatan masyarakat, ekonomi yang berkemajuan, serta pelayanan public dieksplorasi secara populer namun ilmiah.
10. Buku “Sosiologi Cinta”
Kebahagiaan tidak selamanya bisa menjadi baik atau buruk. Dalam kuantitas kuantitas kebahagiaan bisa saja menjadi sebuah bumerang yang akan memperburuk jalan kehidupan. Siapa saja mahkluk yang ada di alam semesta ini pasti menginginkan kebahagiaan. Bahkan, orientasi alam semesta ini dipusatkan sebagai rahmat yang harus bermanfaat bagi seluruh mahkluk. Namun, tidak semua orang mampu meraih kebahagiaan dengan jalan yang benar-benar tepat. Sehingga, mereka merasa susah untuk memperjuangkannya. Buku memberikan metode-metode unik membantu perjuangan pembaca untuk meraih kebahagiaan dengan pandangan-pandangan yang sangat aneh. Mulai dari hikayat-hikayat klasik yang tidak masuk akal dan omong kosong durjana yang berguna untuk mengasah otak pembaca untuk berfikir secara mendalamdan mengakar.
11. English For Flight Attendance
Buku ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan bahan pelengkap untuk melakukan proses belajar mengajar bahasa Inggris khususnya bagi pramugari. Buku ini dikembangkan berdasarka hasil analisis dokumen, observasi, angket dan wawancara di BATC Denpasar, Bali. Di dalam buku ini terdiri dari 13 unit yang terdiri dari 12 unit bahan utama dan 1 unit tambahan. Materi pembelajaran diambil dari silabus Bahasa Inggris Pramugari dan SOP Pramugari NAM AIR Training Center.
Banda Aceh – Bertahan di tengah pandemi merupakan hal yang sulit bagi pelaku UMKM, terutama bagi yang belum mengenal atau memanfaatkan sosial media dengan baik untuk mempromosikan bisnisnya, sehingga kalah dengan pesaing yang mampu menjangkau lebih luas calon pelanggan.
Oleh karena itu, Padebooks menggandeng Baitul Mal Aceh menggelar seminar bisnis bertajuk “SOCMED-PRENEUR: Usaha Lancar di Tengah Pandemi” yang berlangsung Kamis (3/11) lalu, di Aula PKBI Banda Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh 25 pengusaha muda pemilik bisnis online maupun offline yang terdampak pandemi COVID-19.
Hadir sebagai pembicara Muhammad Akramullah, pendiri Keyvan Islamic Finance, dan Gusti Hermawan Supma pendiri sekaligus pemilik usaha donat mini Get Latela.
Seminar ini sendiri bertujuan untuk membantu para pengusaha yang ingin memanfaatkan berbagai alat promosi di internet, terutama media sosial untuk meningkatkan usahanya. Acara berlangsung tertib dengan protokol kesehatan yang ketat.
