Wabah corona masih meneror, Indonesia masih dihantui virus ini. Akan tetapi, karena sudah mulai terbiasa dengan kehadiran pembunuh yang tak kelihatan ini, rakyat sudah mulai agak tenang. Keangkeran sang virus pun sudah mulai agak memudar,walaupun angka positif makin bertambah, namun angka kematian makin berkurang. Meski demikian gerakan jurus sang virus hingga sekarang belum bisa dipatahkan, seranngan sang virus masih menakutkan dan belum bisa dikalahkan. Kehadiran sang virus masih mengancam dan belum bisa dihancurkan.
Lalu, apa tindakan hebat Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi aksi teror corona yang masih berlangsung, apa langkah jituPemerintah Daerah Aceh menghadapi wabah pandemik corona yang masih mengancam.untuk membahas hal ini, maka kita harus menoleh kebelakang sebentar untuk melihat serangkaian intruksi Presiden Indonesia dan intruksi Plt Gubernur Aceh terkait wabah corona.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijkan untuk menangani wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia. Di antaranya keringanan biaya listrik sebagai wujud bantuan kepada masyarakat. Pemerintahmenggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya April, Mei, dan Juni. Kebijakan lainnya PembatasanSosial BerskalaBesar (PSBB). Dalam hal ini Presiden memintaPSBB ini didampingi dengan kebijakan Darurat Sipil. Berikutnya larangan mudik.[1]
Sementara Pemerintah Aceh meluncurkan Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tanggal 29 Maret 2020 di antaranya menghimbaumasyarakat untuk tetap tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta menerapkan kaidah-kaidah menjaga jarak antar sesama (physical distancing). Pemerintah Aceh juga mengimbau agar tetap menjaga persatuan, kesatuan dan kekompakan serta kerjasama semua elemen untuk memerangi Covid-19, juga berhati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi berita dari media sosial yang belum tentu kebenarannya (Hoax/berita palsu).[2]
Pemerintah Aceh juga mengeluarkan surat Instruksi Gubernur Aceh tentang sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara agar tidak mudik guna menghindari virus korona atau Covid-19.[3]Intruksi ini bertujuan untuk meminimalisir atau memutus mata rantai virus corona baru (Covid-19) yang saat ini mewabah di Aceh.[4]
Guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), Pemerintah Aceh kembali mengeluarkan maklumat bersama pemberlakukan jam malam. Kebijkan itu dikeluarkan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah pada malam hari, sejak pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 05.30 WIB,pemberlakukan jam malam tersebut mulai berlaku Minggu malam (29/3).[5]Pemerintah Aceh berencana menyediakan pemakaman massal untuk orang yang meninggal karena terinfeksi Virus Corona COID-19.[6]
Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh secara umum hampir sama, intinya bagaimana memutuskan mata rantai penularan virus dengan cara menyadarkan rakyat agar menjaga jarak dengan orang lain, memakai masker, dan tidak pergi ke daerah terpapar khususnya zona merah, dan juga tidak bepergian, khususnya dari zona merah karena dikhawatirkan akan menjadi ruang bagi virus untuk menumpang.
Akan tetapi, ada fenomena labil dalam berbagai kebijakan itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh. Misalnya ketika rakyat mulai senang dengan hadiah listrik, tiba tiba menjadi kontroversi saat tarif listrik naik, terlepas kenaikan dalam level non subsidi, karena tidak semua rakyat paham secara detil apa yang terjadi. Demikian juga ketika ada larangan mudik, baru-baru ini Menteri Perhubungan Nudi Karya Suamadi memperbolehkan semua transportasi untuk kembali beroperasi.[7]Fenomena labil ini disadari atau tidak melemahkan semangat juang rakyat melawan corona. Walau kita meyakini tentu ada alasan tersendiri berbagai paradok tersebut hadir ikut meramaikan isu pandemik yang sedang aktual dan heboh.
Khusus Aceh lebih dramatis lagi,kebijakan Aceh memberlakukan jam malam untuk mengurangi aktivitas warga di luar rumah demi mencegah penyebaran virus corona mendapat reaksi dari Ombudsman Aceh. Lembaga yang mengawasi kebijakan Pemerintah ini menilai penerapan jam malam di Aceh tidak tepat.Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin menyarankan Pemerintah Aceh mencabut pemberlakuan jam malam di Tanah Rencong, ia menilai pemberlakuan jam malam menimbulkan trauma masa lalu bagi warga Aceh.[8] Tak lama kemudian jam malam pun dicabut.
Sebelumnya masyarakat Aceh dibuat pilu ketika muncul publikasi Pemerintah Aceh menyiapkan kuburan massal, seolah pemerintah akan segera mengubur masyarakat yang terpapar virus ganas ini secara massal. Walau kita meyakini ada niat baik dalam kebijakan ini, tetapi mental masyarakat yang sudah beberapa kali trauma seperti masa DOM, musibah Tsunami, tidak siap menerima program yang mengarah kepada kematian.
Terakhir menurut saya, langkah tepat untuk menanggulangi wabah pandemik virus corona ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, adalah harus menetapkan beberapa langkah yang akurat. Langkah pertama, ciptakan kondisi tenang dan tumbuhkan semangat kepada rakyat dan masyarakat agar secara psikologi siap tempur melawan corona. Kedua, harus konsisten dalam mengeluarkan kebijakan, agar tidak siampang siur yang justru menimbulkan keresahan dan multi tafsir. Ketiga, khususnya di Aceh, apalagi masih zona hijau, jangan terlalu ketat dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, karena ibadah dan ketaatan kepada Allah adalah tenaga spritual dashyat untuk menghancurkan corona.
[1]Kompas.com, 01 April 2020
[2]Humas.acehprov.go.id, 3 April 2020
[3] Instruksi Gubernur Aceh Nomor 07/instr/2020 bertanggal 14 April 2020
[4]Serambinews.com, 15 April 2020
[5]CNN Indonesia, 30 Maret 2020
[6] CNN Indonesia, 29 Maret2020
[7]Kompas.com, 14 Mai 2010
[8]News.detik.com,2 April 2020
Penulis : Hermansyah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Disclaimer: Pendapat dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mesti mewakili pendapat atau pandangan padébooks.com
