Di Mana Desain Semua Ini ?

Kategori Kolom Pendiri

(Sebuah Tulisan Perkenalan)

Setiap bangsa seperti punya ceritanya sendiri yang tak bisa ditiru oleh bangsa lain. Mungkin karena itu tak ada bangsa yang memiliki sejarah yang sama. “Di mana lagi bisa ditemukan politik ala Perancis selain di Perancis?” tanya Clifford Geertz. Hanya di Perancislah ada cerita tentang penjara Bastille yang bobol, tulisan politik Voltaire yang satire, dan pisau Guillotine yang memotong leher raja Louis ke-16 beserta sang permaisuri Marie Antoniette. Sementara itu, hanya di Revolusi Amerika jualah bisa ditemukan cerita tentang The Boston Tea Party, dimana penduduk koloni yang menyamar sebagai suku Indian membuang muatan berisi teh dari kapal Inggris ke dasar laut. Hanya di Amerika jugalah pemikiran-pemikiran kenegaraan James Madison, John Jay, atau  Alexander Hamilton yang tertuang di The Federalist Paper bisa ditemukan. Tidak ada di Perancis dan tidak pula di Indonesia. Demikian pula, hanya di Indonesialah bisa kita temukan konsep Pancasila, tidak ada di tempat lain.

Setiap bangsa pun sepertinya memiliki karakter pemikirannya sendiri. Perancis melahirkan filsafat gaya rasionalisme Descartes, eksistensialisme Sartre, dekonstruksi Derrida, atau genealogi Foucault. Di Inggris muncul filsuf dengan tradisi empirisme David Hume dan Locke, atomisme logis Russel dan Wittgenstein, atau liberalisme ala John Stuart Mill dan Hobbes. Sementara hanya di Jermanlah bisa kita temukan pemikiran idealisme Kant, Hegel, kematian tuhannya Nietzsche, dan mazhab kritis Frankfurt. Tentu saja kesimpulan ini terlalu digeneralisir, tapi sulit pula dibantah bahwa tiap bahasa (Inggris, Perancis, Jerman) itu melahirkan filsafat yang saling mempengaruhi dan menghajar satu sama lain. Dalam buku The Social Animal, setelah menjelaskan bagaimana pikiran manusia sebenarnya didekte alam bawah sadar dan emosi ketimbang pikiran rasional, David Brooks membandingkan dua tradisi pemikiran: “ilmu neorologi telah menunjukkan bahwa filsafat Skotlandia yang mementingkan peran emosi seperti David Hume dan Adam Smith telah menang, sementara filsafat Perancis yang mementingkan peran akal rasional seperti Descartes kalah.”

Hal menarik lainnya adalah bagaimana sebuah ide dengan definisi yang sama selalu diterapkan berbeda di wilayah yang berlainan. Contoh yang paling kentara adalah demokrasi. Demokrasi Indonesia tidak sama persis dengan demokrasi Amerika meskipun sama-sama sistem presidensial. Demokrasi di Selandia Baru tidak sama dengan Australia, dan demokrasi di Australia tidak sama dengan yang ada di Inggris meskipun sama-sama menerapkan sistem parlementer. Pendeknya, tidak ada negara demokrasi yang sama. Pertanyaan yang menarik adalah: Jika tak ada demokrasi yang sama, maka negara manakah yang menerapkan demokrasi secara benar atau siapakah yang paling demokratis?

Demikian pula dengan wajah agama di realita sosial. Beda lingkungan beda pula tampilan penafsiran agamanya. Hanya di Arab Saudi sajalah bisa kita temukan “Islam” yang melarang perempuan mengendarai mobil. Hal tersebut tidak kita temukan di Islam Indonesia. Di Indonesia lazim kita lihat yang ‘aswaja’ memaki wahabi, wahabi memaki syiah, dan syiah memaki ahmadiah. Fenomena maki-memaki ini tidak kita temukan di muslim Australia. Syiah dan sunni bisa belajar bersama dan makan siang satu meja. Di Afghanistan, dalam pemahaman Islam versi Taliban, perempuan tidak boleh bersekolah. Penafsiran ini tidak kita temukan di Malaysia. Di Amerika Serikat, khatib Jumat memakai celana jeans adalah hal yang biasa, hal ini mustahil kita jumpai di Aceh. Doa shalat dan ucapan syahadat bisa sama, tapi penerapan kaidah-kaidah Islam di ranah sosial bisa begitu berbeda. Meskipun setiap orang (boleh) merasa bahwa pendapatnya yang paling Islam.

Pertanyaannya sekarang adalah: apa yang membuat semua perbedaan itu dan mengapa bisa berbeda. Apa penyebab politik di sebuah negeri bisa begini dan sistem ekonomi di negera lain bisa begitu? Clifford Geerzt yang penasaran dengan Indonesia pernah menulis “Sejak 1945, Indonesia telah mengalami revolusi, demokrasi parlementer, perang sipil, presiden otoriter, pembunuhan massal, dan pemerintahan militer. Di manakah desain semua ini?”

Bagi Geertz, realitas masyarakat (ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan seterusnya) adalah cerminan dari kerangka budaya. Budaya disini berarti sistem makna yang diwariskan secara turun temurun. Mark Bevir, profesor di Universitas California Berkeley, menulis bahwa segala aktivitas manusia didekte oleh pemahamannya, dan pemahamannya di dekte oleh tradisi pemikiran dan kepercayaan yang diwariskan. Oleh karena itu, bagi Bevir dan koleganya Rod Rhodes, tugas ilmuan sosial adalah menguak tabir pemahaman itu. Tentu saja tidak semua setuju dengan ide Bevir, Rhodes, dan Geertz yang beraliran konstruktivisme itu. Tapi setidaknya Geerzt memberikan pertanyaan yang amat menarik “di mana desain semua ini?”

Mencari tahu “desain” yang membentuk realitas sosial adalah obsesi para ilmuan sosial. Max Weber mencari desain dari kemunculan masyarakat kapitalis dan ternyata jawabannya adalah nilai-nilai etika protestan. Vedi Hadiz, professor di Universitas Melbourne asal Indonesia, mencari tahu desain apa yang membuat politik Islam di Turki berhasil (Erdogan), di Mesir gagal (pasca Arab Spring), sementara di Indonesia tak pernah menjadi kekuatan nomor satu. Hasil penelitiannya itu tertuang di  buku yang berjudul Islamic Populism in Indonesia and the Middle East terbitan Cambridge (silahkan dibaca).

Dalam melihat fenomena kemenangan Donald Trump di Amerika, kita bisa bertanya “apa yang membuat sebuah negara dengan tradisi demokrasi modern tertua di dunia, dengan kualitas perguruan tinggi sekaliber Harvard, Yale, dan kelompok Ivy Leauge lainnya bisa memilih Trump sebagai pemimpin negara paling adikuasa. Bagaimana desainnya hingga bisa terjadi hasil pemilihan presiden kemarin?”

Atau sebagai rakyat Aceh, kita pun bisa bertanya hal yang sama dengan Geertz: “Dimana lagi bisa kita temukan politik ala Aceh selain di Aceh sendiri. Setelah perang melawan Belanda, ada Perang Cumbok, DI TII Daud Beureueh, pemberontakan GAM, ribut di mesjid untuk masalah tongkat, pengangguran dan kemiskinan ditengah guyuran dana otonomi khusus, referendum untuk bendera, dan ada saja orang ditembak mati setiap kali mau pilkada. Di mana desain yang bisa menjelaskan semua ini?”

Sebagai salah satu penulis kolom tetap di Padebooks, saya akan mengulas karya-karya ilmuan sosial yang mencoba untuk menjelaskan ‘desain’ dibalik fenomena dan realita sosial. Karena ilmu sosial, maka tak ada jawaban yang paling benar. Saya percaya bahwa realita sosial begitu rumit, begitu kompleks, sementara akal pikiran manusia begitu terbatas. Maka tak akan ada jawaban final atas pertanyaan “di mana desain semua ini?”. Karena itu, saya percaya bahwa ilmuan sosial haruslah rendah hati seperti padi. Beda pendekatan penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karena itu di kolom-kolom selanjutnya saya juga akan membahas perbedaan epistemologi dan ontologi para pendekar ilmu sosial, sehingga seperti pepatah Cina yang mengatakan “satu lukisan ada seribu penafsiran”, demikian juga dengan fenonema sosial. Kubu positifis mungkin tak setuju dengan klaim kubu interpretivis seperti saya di atas. Karl Marx yang  berjenggot lebat itu barangkali juga akan menyindir, bahwa “tugas ilmuan sosial bukan memahami realita sosial, tetapi yang paling penting adalah mengubahnya!” Saya yakin, pasti nanti banyak pembaca yang juga tak setuju dengan argumen atau pendapat saya. Untuk itu, mari kita saling bertukar pikiran melalui tulisan. Salam.

Sumber Foto : Boston Tea Party – simple.wikipedia.org dibawah lisensi Public Domain.

Pembaca buku, penikmat musik, dan penonton film

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *