The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya) Sampul Buku The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya)
Al-Mawardi
Agama
Garnet Publishing, United Kingdom
301
Prof. Dr. Wafaa H.Wahba
2010

 

Bicara tentang kinerja pemerintahan dan aparatur yang terlibat didalam pelayanan publik, tidaklah bisa dilepaskan dari konsep maupun prinsip-prinsip tata-kelola, aturan dan ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance). Jika istilah good governance yang dikampanyekan (ulang) oleh IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank) dan badan-badan PBB (Perseikatan Bangsa-Bangsa) atau UN (United Nations) seperti misalkan UNDP (United Nations for Development Project) di akhir dekade 90-an merupakan terma yang sekarang secara meluas diberbagai negara, khususnya negara-negara yang dianggap belum dan sedang berkembang di ‘dunia ketiga’ seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan (Hout, 2007) dan melulu dikaitkan dengan politik bantuan 1)Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge. ke negara-negara tersebut maka tata-kelola dan prinsip aturan pemerintahan sudah lebih dulu diterapkan oleh peradaban Islam. Zaman kepemimpinan Muhammad SAW dan khalifah yang empat menjadi saksi sejarah bagaimana Piagam Deklarasi Madinah benar-benar menjadi dokumen tata-kelola pemerintahan pertama yang bisa dijadikan model dalam pengaturan pemerintahan demi mencapai masyarakat yang bertransformasi secara mandiri dalam hal administrasi kota dan segenap perangkatnya. Beberapa abad kemudian, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi (untuk kemudian disebut dengan Al-Mawardi) atau di dunia Barat dikenal dengan nama Alboacen (972-1058 M) mencoba merangkum, memadukan dengan pengalaman barunya, dan menerapkan konsep tata-kelola pemerintahan baik secara agamis, juridis, filosofis maupun administratif Piagam Madinah ditengah kekacauan politik pada masanya, sesuai dengan latar belakangnya sebagai ulama, filusuf, hakim dan juga pengambil keputusan di masa Dinasti Abbasiyah tersebut.

Referensi   [ + ]

1. Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge.
Lanjutkan Membaca "Resensi Buku – The Ordinances of Government"

Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia

Spiritualitas Sufi adalah spirit menuju kesempurnaan manusia (al insan al-kamil) yang di dalamnya punya citra-citra ilahiah yang imajinasi dan daya kreatifitasnya adalah ilahiyah (transenden absolut), sehingga dengan citra ini manusia membawa cahaya Tuhan kemanapun melangkah, dan dengan cahaya Tuhan di jiwanya maka manusia dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Setelah manusia dibebaskan dari penjara peraturan-peraturan simbolik, maka Spiritualitas Sufi akan membawa manusia dengan metode-metode pasti menuju perjumpaan murni dengan Tuhan, melampaui sekat manusia, agama, ras, suku dan etnisitas, karena metodenya adalah metode yang tidak berubah dari sejarah awal sampai akhir dunia. Spiritualitas Sufi melampaui segala peraturan moral dan etika (syari’at dan lainnya), karena semuanya memakai metode pengabdian penuh dengan cinta (thariqah), menuju hakikat spiritual sebenarnya dan berujung di makrifah, berjumpa dengan Sang Pemilik spiritual sebenarnya (Tuhan) dan kemudian kembali lagi, tidak lagi sebagai manusia biasa, tetapi sebagai manusia yang membawa citra Ilahi. Sebagaimana yang di narasikan oleh Mulla Shadra, maka dalam spiritualitas Sufi ada pada empat perjalan yang dilalui yaitu :

1). Perjalanan dari makhluk menuju Tuhan.
Pada tahap ini, pengembaraan spiritual (rohani) manusia berusaha untuk melewati dan meninggalkan alam realitas, menanggalkan segala ke “aku” an manusia, untuk berjumpa dengan Tuhan sebagai seorang hamba sejati.

2). Perjalanan dengan Tuhan dalam Tuhan.
Setelah pengembara spiritual dekat dengan zat Tuhan, maka dengan bantuan-Nya, manusia masuk dalam perjalanan menuju berbagai kesempurnaan akan sifat-sifat-Nya, mengambil sifat-sifat Tuhan sebagai pancaran cahayaNya.

3). Perjalanan dari Tuhan menuju makhluk.
Sang Pengembara spiritual kembali ke tengah masyarakat. Namun kembalinya ini bukan berarti berpisah dari Tuhan, ia menyaksikan keberadaan Tuhan pada segala sesuatu dan selalu bersama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi.

4). Perjalanan dalam makhluk dengan Tuhan.
Sang Pengembara spiritual berusaha untuk memberi petunjuk kepada masyarakat serta membimbing mereka kepada Tuhan.

Lanjutkan Membaca "Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia (Bagian 2 – Selesai)"

Manusia adalah episentrum dunia, yang bertanggung jawab atas semua bangunan peradaban yang dibuatnya. Berbicara peradaban maka bicara sejarah manusia dan sejarah manusia adalah pertarungan antara kehendak untuk menguasai dan kehendak untuk membebaskan. Sejarah untuk menguasai manusia adalah kerja penguasa despotic yang menggunakan kuasanya untuk menguasai dan mengontrol rakyatnya melalui peraturan yang membatasi dan mengekang dengan tujuan penundukan, sehingga kekuasaannya abadi. Sebaliknya, sejarah pembebasan manusia dari kuasa kekuasaan yang menindas adalah sejarah hadirnya sosok-sosok suci (Nabi, Rasul, pemimpin spiritual) yang tidak hanya membebaskan manusia dari eksploitasi kekuasaan tetapi juga membawa pencerahan dalam hidup manusia, untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia.

Lanjutkan Membaca "Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia (Bagian 1 Dari 2)"

Setiap ujian pasti punya nilai akhir. Perkuliahan selama satu semester, akan diambil satu masa penilaian pada ujian akhir, atau yang disebut dengan masa final. Pada masa itu sangat menentukan berapa nilai yang akan didapat pada transkrip nilai yang dikeluarkan akademik nantinya, nilai itulah yang disebut dengan Indeks Prestasi (IP).

Tidak jauh berbeda dengan puasa Ramadhan. Selama 11 bulan terhitung sejak Syawal hingga Syahban, ada satu bulan yang disebut bulan ujian yaitu bulan Ramadhan. Kita diuji selama sebulan penuh menahan hawa nafsu mulai dari makan dan minum di siang hari, mengendalikan emosi, melihat maksiat, berbicara yang sia-sia hingga mendengar sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah SWT.

Setelah ujian sebulan penuh berlangsung, maka didapatlah hasil transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Allah SWT dalam bentuk indeks prestasi puasa, atau yang lebih familiar disebut dengan sebutan taqwa (Al-Baqarah 185). Namun bagaimana mengidentifikasi gelar taqwa pasca Ramadhan? Apakah semudah mengindentifikasi indeks prestasi pada perkuliahan yang hanya membuka portal web lalu memasukan username dan password maka semuanya sudah tertera di sana?

Lanjutkan Membaca "Indeks Prestasi Puasa"

Dunia kampus Islam bersatu menyatakan perang melawan radikalisme dan terorisme. Berpusat di Aceh, sebanyak lima puluh pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia mendeklarasikan maklumat penting yang tertuang dalam Piagam Aceh (26/4). Gerakan yang dimotori kaum cendekiawan muslim tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang bermuara untuk keutuhan NKRI.

Lanjutkan Membaca "Piagam Aceh untuk Keutuhan NKRI"

Judul tersebut saya kutip dari buku  Dr. Ahmad Basarah,”Bung Karno, Islam dan Pancasila”. Baskara, begitu saya dengar para ketua DPP, termasuk Ketua Umum, Hajjah Megawati Soekarno Putri memanggil dirinya, menulis buku tersebut  setebal 151 halaman yang diperas dari desertasi doktoralnya.

Baskara merupakan fungsionaris DPP yang mendalami dan mempelajari sejarah Pancasila ini dari semua sisi, termasuk “menelusurinya” melalui jalur akademis yang memenuhi kaedah ilmiah. Promosi Doktoralnya disampaikan dihadapan para professor, dua diantaranya adalah pimpinan dan mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Dirinya juga begitu cakap dalam menjelaskan tentang Pancasila secara oral. Tidak berlebihan jika menyebutnya “Profesor” Pancasila atau “Jurubicara” Pancasila.

Tulisan ini barangkali tidak dengan detail membahas tentang Islam, Bung Karno dan juga Pancasila. Tapi bagaimana ketiganya memiliki korelasi dan mempengaruhi pada nilai-nilai, dan itu pula yang hendak disampaikan dalam tulisan singkat ini, tentu salah satu inspirasi dan sumbernya adalah Dr. Ahmad Basarah, tadi.

Lanjutkan Membaca "Islam, Bung Karno dan Pancasila"
machiavelli

“Hakikat Manusia tidak lain adalah kehendak untuk Berkuasa”, demikian sebaris kalimat dari Friedrich Nietzsche, sang filosof aforis yang menyibak hakikat keberadaan manusia di kedalamannya yang tak terbendung. Pemikir yang selalu “meresahkan” ini membongkar sisi tertajam “kehewanian” manusia dari ranah yang tanpa sadar di imani manusia, yaitu kehendak untuk berkuasa. Kita bisa saja membenci Nietzsche, hatta karena dia dicap atheis. Namun, itulah kita, kita membenci sekaligus mempraktekkan apa yang di urainya.

Dalam setiap helat pesta demokrasi pilkada, kita bisa membaca, bahwa pertarungan mendapatkan kekuasaan di Aceh adalah perkara hidup dan mati, perkara kehormatan dan marwah yang wajib di dapatkan, bahwa pekerjaan untuk merebut kekuasaan harus dilakukan dengan menghalalkan segala cara “ala machiavelian” untuk mendisiplinkan, membuat patuh dan menundukkan manusia, sehingga apabila keinginan ini tidak tercapai, maka manusia akan melukai, akan menganiaya, akan mengancam dengan berbagai kalimat hegemonik bahkan membunuh manusia lainnya untuk sebuah kekuasaan.

Lanjutkan Membaca "Spiritualitas Politik, “Machiavellian Aceh” dan Keselamatan Manusia"

Sejak Mohammad Natsir dan Sutan Takdir Alisjahbana berusaha menghidupkan kembali modernisasi Islam, telah muncul banyak kader-kader gerakan Islam yang memiliki visi moderat. Ahmad Wahib, Harun Nasution, Nurchalish Madjid dan Abdurrahman Wahid telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi usaha modernisasi Islam. Namun belakangan buah pikir mereka seperti telah dilupakan.

Lanjutkan Membaca "Matinya Modernisasi Islam"