Tak ada yang membantah bahwa Aceh berhak memiliki bendera sendiri berdasarkan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki. Tak ada pula yang berhak melarang jika ada anggota dewan lebih memilih menghabiskan waktu dan tenaganya untuk isu bendera ketimbang isu yang lain. Tapi, berasumsi bahwa jika memiliki bendera sendiri maka harkat dan martabat rakyat Aceh akan naik, maka itu adalah sebuah kesesatan berpikir yang nyata.

Lanjutkan Membaca "Bendera dan Wibawa Bangsa"

Nama Amir Husin Al-Mujahid tidak dapat kita lepaskan dari penulisan sejarah Aceh kontemporer. Kehadirannya, hampir-hampir, tidak pernah luput dari pembahasan para penulis dan peminat kajian sejarah dan politik Aceh, baik itu para pemujanya, maupun para pengkritiknya. Keterlibatannya di dalam dua peristiwa besar Aceh di awal masa Revolusi Sosial dan Darul Islam Aceh, telah mencatatkan namanya sebagai tokoh yang harus dibaca terus menerus, untuk memahami pergerakan sejarah Aceh itu sendiri. Buku ini memperkaya historiografi Aceh dan terutama sejarah Aceh kontemporer karena dapat dikatakan telah kembali menempatkan…Lanjutkan Membaca “Bedah Buku Biografi Amir Husin Al Mujahid, 2 Oktober 2017”

Dapat dipastikan bahwa kajian dan permasalahan tentang agama dan politik tidak akan pernah habis selama manusia masih beraktivitas di permukaan bumi. Ontologi aktivitas manusia secara tidak langsung bersinggungan dengan berbagai kompleksitas alam semesta. Sebagai ciptakan Allah Swt. Alam semesta tidak mampu menjelaskan dan memberi informasi (iktibar) kepada manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, dan manusiapun dengan kecanggihan akalnya juga tidak mampu untuk memahami hakikat Alam semesta. Kompleksitas alam semesta tersebut diartikan sebagai nilai-nilai ilahiah yang dapat bersentuhan dengan manusia, baik dalam bentuk teoritis (abstrak) maupun dalam bentuk praktis (konkret). Dalam bentuk teoritis misalnya studi tentang keagamaan, politik, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Dan dalam bentuk praktis misalnya teknik cara beribadah atau kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Lanjutkan Membaca "Oasis Perumusan Agapol"

Tidak bermaksud untuk ingin menjadi syeikh atau pimpinan tarikat, tetapi gagasan ini merupakan tindak lanjut keilmuan dalam memahami studi perkembangan tasawuf. Variasi etimologi yang menjelaskan tentang arti kata tasawuf, sebagian mengatakan asal kata tasawuf berawal dari kata bahasa Arab, sauf yang berarti barisan, dan ada pula yang mengartikan sebagai kain wol yang halus. Tidak ingin terjebak dalam khilafiah etimologi, secara terminologi tasawuf merupakan suatu usaha manusia untuk membersihkan batin dan mentalitas kemanusiaannya melalui proses-proses tertentu untuk mencapai ma‘rifah dan hakikat Allah Swt.

Lanjutkan Membaca "Menawarkan Tharikat Menulis dalam Studi Tasawuf"

Padebooks menerbitkan buku karya Khairil Miswar berjudul ‘Habis Gelap Terbitlah Stres’. Buku itu menyorot fenomena yang terjadi di Aceh tentang tuduhan-tuduhan sesat kepada orang atau aliran tertentu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dipegang.

Buku itu merupakan kompilasi tulisan-tulisan Khairil Miswar yang telah dipublikasi di berbagai media massa. Mengenai penerbitan kompilasi tulisan, itu merupakan tren yang semakin populer dewasa ini. Haidar Bagir sendiri yang awalnya tampak pesimis menerbitkan kompilasi tulisannya, akhirnya melakukan itu dengan terbitnya ‘Islam Tuhan, Islam Manusia’. Dalam testimoninya tentang buku Haidar Bagir itu, Goenawar Mohammad mengatakan “Haidar Bagir menunjukkan bahwa sebuah kumpulan tulisan adalah bentuk yang pas buat zaman ini.”

Lanjutkan Membaca "Islam Mazhab Tutup Botol"

Asas Audi et Alteram Partem adalah sebuah kalimat bahasa latin yang artinya “dengarkan sisi lain”. Kalimat ini merupakan sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan. Agar sebuah persidangan berjalan seimbang maka dikenal adanya asas Audi et Alteram Partem yang bermakna “mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat/argumentasi lain sebelum menjatuhkan suatu putusan agar peradilan dapat berjalan seimbang. Pengertian ini Penulis kutip dalam sebuah buku yang berjudul Hak Uji Materiil yang ditulis oleh Dr. H. Imam Soebechi (mantan Hakim Agung RI). Lantas bagaimana hubungannya dengan Pasal 269 ayat (3) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) jika dikaitkan dengan dengan penerapan asas ini?. Pasal 269 ayat (3) UUPA menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Hal ini akan Penulis uraikan lebih lanjut dengan menggunakan beberapa teori yang relevan khususnya yang berlaku dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK).

Lanjutkan Membaca "UUPA dan Asas Audi et Alteram Partem"
The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya) Sampul Buku The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya)
Al-Mawardi
Agama
Garnet Publishing, United Kingdom
301
Prof. Dr. Wafaa H.Wahba
2010

 

Bicara tentang kinerja pemerintahan dan aparatur yang terlibat didalam pelayanan publik, tidaklah bisa dilepaskan dari konsep maupun prinsip-prinsip tata-kelola, aturan dan ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance). Jika istilah good governance yang dikampanyekan (ulang) oleh IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank) dan badan-badan PBB (Perseikatan Bangsa-Bangsa) atau UN (United Nations) seperti misalkan UNDP (United Nations for Development Project) di akhir dekade 90-an merupakan terma yang sekarang secara meluas diberbagai negara, khususnya negara-negara yang dianggap belum dan sedang berkembang di ‘dunia ketiga’ seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan (Hout, 2007) dan melulu dikaitkan dengan politik bantuan 1)Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge. ke negara-negara tersebut maka tata-kelola dan prinsip aturan pemerintahan sudah lebih dulu diterapkan oleh peradaban Islam. Zaman kepemimpinan Muhammad SAW dan khalifah yang empat menjadi saksi sejarah bagaimana Piagam Deklarasi Madinah benar-benar menjadi dokumen tata-kelola pemerintahan pertama yang bisa dijadikan model dalam pengaturan pemerintahan demi mencapai masyarakat yang bertransformasi secara mandiri dalam hal administrasi kota dan segenap perangkatnya. Beberapa abad kemudian, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi (untuk kemudian disebut dengan Al-Mawardi) atau di dunia Barat dikenal dengan nama Alboacen (972-1058 M) mencoba merangkum, memadukan dengan pengalaman barunya, dan menerapkan konsep tata-kelola pemerintahan baik secara agamis, juridis, filosofis maupun administratif Piagam Madinah ditengah kekacauan politik pada masanya, sesuai dengan latar belakangnya sebagai ulama, filusuf, hakim dan juga pengambil keputusan di masa Dinasti Abbasiyah tersebut.

Referensi   [ + ]

1. Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge.
Lanjutkan Membaca "Resensi Buku – The Ordinances of Government"

Suasana perpustakaan Aceh Institute sore itu semakin ramai dan riuh. Sore itu, di pertengahan tahun 2012, untuk pertama kalinya buku Acehnologi, karangan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dibicarakan. Pembedah yang dihadirkan tidak tanggung-tanggung, diantaranya, Prof. Bahrein Sugihen, Prof. Yusni Sabi dan Prof. Darwis Sulaiman.

Peserta yang datang dari lintas generasi. Saya, yang saat itu didapuk sebagai moderator, melihat beberapa nama tenar hadir. Diantaranya Dr. Nazamudin dan Fuad Mardhatillah. Selain itu, ada nama yang lebih muda, seperti Muhajir al Fairusy, yang kini dikenal luas sebagai antropolog Singkil.

Suasana bedah buku menjadi menarik. Sebab ini kali pertama Aceh itu di –logos-kan. Aceh dijadikan sebagai pengetahuan. Sebuah proyek yang tentunya ambisius.

Lanjutkan Membaca "Membaca Angkatan Baru di Aceh dalam Kurun Waktu Terakhir Ini"

Tulisan ini hendak menjelaskan tiga persoalan penting. Pertama, adalah implementasi syari’at Islam yang sejauh penulis amati masih jauh dari kesempurnaan. Pelanggaran syari’at justru semakin tinggi dan masyarakat tidak merasa terlibat dalam wacana syari’at yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, adanya tanggapan sebagian masyarakat bahwa model keislaman yang dipraktekan sehari-hari oleh masyarakat Aceh belum dapat dikatakan sebagai Islam. Karena dianggap penuh dengan tahayyul dan bid’ah, serta tidak mencerminkan nilai-nilai normatif Al-Qur’an, hadits, dan tradisi ulama-ulama salaf. Ketiga, adanya kesan pemisahan antara ‘Agama’ dan ‘Budaya.’ Dimana dalam tatanan praktis-nya, keduanya dipisahkan dalam dua diktum yang berbeda. Agama berjalan sendiri dan budaya berjalan sendiri. Agama adalah urusan agama, dan budaya adalah persoalan budaya.

Lanjutkan Membaca "Membedah Nalar Syari’at Aceh"

Seratus tahun sebelum persoalan ekologi diangkat di seluruh dunia, Karl Marx mengatakan bahwa modus produksi kapitalis, ketika mengembangkan teknologi dan proses-proses sosial produksi, secara bersamaan merusak sumber-sumber awal semua kekayaan alam seperti tanah dan pekerja (Kapital Jilid I, 1990: 836). Hari ini kita semua tahu betapa benar Marx. Alam raya kita ini sedang berada dalam keadaan yang memilukan, bahaya akan kepunahan jika kita tidak mengambil tindakan sungguh-sungguh untuk menurunkan konsumerisme dan menghindari merusak alam. Bukan hanya negara-negara kapitalis maju yang bertanggung jawab atas keadaan ini…Lanjutkan Membaca “Sawit dengan Logika Produktivisme”