Asas Audi et Alteram Partem adalah sebuah kalimat bahasa latin yang artinya “dengarkan sisi lain”. Kalimat ini merupakan sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan. Agar sebuah persidangan berjalan seimbang maka dikenal adanya asas Audi et Alteram Partem yang bermakna “mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat/argumentasi lain sebelum menjatuhkan suatu putusan agar peradilan dapat berjalan seimbang. Pengertian ini Penulis kutip dalam sebuah buku yang berjudul Hak Uji Materiil yang ditulis oleh Dr. H. Imam Soebechi (mantan Hakim Agung RI). Lantas bagaimana hubungannya dengan Pasal 269 ayat (3) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) jika dikaitkan dengan dengan penerapan asas ini?. Pasal 269 ayat (3) UUPA menyebutkan “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”. Hal ini akan Penulis uraikan lebih lanjut dengan menggunakan beberapa teori yang relevan khususnya yang berlaku dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK).

Lanjutkan Membaca "UUPA dan Asas Audi et Alteram Partem"
The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya) Sampul Buku The Ordinance of Government (Al-Ahkam al –Sultaniyah w’al Wilayat al-Diniyya)
Al-Mawardi
Agama
Garnet Publishing, United Kingdom
301
Prof. Dr. Wafaa H.Wahba
2010

 

Bicara tentang kinerja pemerintahan dan aparatur yang terlibat didalam pelayanan publik, tidaklah bisa dilepaskan dari konsep maupun prinsip-prinsip tata-kelola, aturan dan ketentuan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance). Jika istilah good governance yang dikampanyekan (ulang) oleh IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank) dan badan-badan PBB (Perseikatan Bangsa-Bangsa) atau UN (United Nations) seperti misalkan UNDP (United Nations for Development Project) di akhir dekade 90-an merupakan terma yang sekarang secara meluas diberbagai negara, khususnya negara-negara yang dianggap belum dan sedang berkembang di ‘dunia ketiga’ seperti Asia, Afrika dan Amerika Selatan (Hout, 2007) dan melulu dikaitkan dengan politik bantuan 1)Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge. ke negara-negara tersebut maka tata-kelola dan prinsip aturan pemerintahan sudah lebih dulu diterapkan oleh peradaban Islam. Zaman kepemimpinan Muhammad SAW dan khalifah yang empat menjadi saksi sejarah bagaimana Piagam Deklarasi Madinah benar-benar menjadi dokumen tata-kelola pemerintahan pertama yang bisa dijadikan model dalam pengaturan pemerintahan demi mencapai masyarakat yang bertransformasi secara mandiri dalam hal administrasi kota dan segenap perangkatnya. Beberapa abad kemudian, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi (untuk kemudian disebut dengan Al-Mawardi) atau di dunia Barat dikenal dengan nama Alboacen (972-1058 M) mencoba merangkum, memadukan dengan pengalaman barunya, dan menerapkan konsep tata-kelola pemerintahan baik secara agamis, juridis, filosofis maupun administratif Piagam Madinah ditengah kekacauan politik pada masanya, sesuai dengan latar belakangnya sebagai ulama, filusuf, hakim dan juga pengambil keputusan di masa Dinasti Abbasiyah tersebut.

Referensi   [ + ]

1. Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance criteria, in World Bank, US and Dutch development assistance, USA-Canada: Routledge.
Lanjutkan Membaca "Resensi Buku – The Ordinances of Government"

Suasana perpustakaan Aceh Institute sore itu semakin ramai dan riuh. Sore itu, di pertengahan tahun 2012, untuk pertama kalinya buku Acehnologi, karangan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dibicarakan. Pembedah yang dihadirkan tidak tanggung-tanggung, diantaranya, Prof. Bahrein Sugihen, Prof. Yusni Sabi dan Prof. Darwis Sulaiman.

Peserta yang datang dari lintas generasi. Saya, yang saat itu didapuk sebagai moderator, melihat beberapa nama tenar hadir. Diantaranya Dr. Nazamudin dan Fuad Mardhatillah. Selain itu, ada nama yang lebih muda, seperti Muhajir al Fairusy, yang kini dikenal luas sebagai antropolog Singkil.

Suasana bedah buku menjadi menarik. Sebab ini kali pertama Aceh itu di –logos-kan. Aceh dijadikan sebagai pengetahuan. Sebuah proyek yang tentunya ambisius.

Lanjutkan Membaca "Membaca Angkatan Baru di Aceh dalam Kurun Waktu Terakhir Ini"

Tulisan ini hendak menjelaskan tiga persoalan penting. Pertama, adalah implementasi syari’at Islam yang sejauh penulis amati masih jauh dari kesempurnaan. Pelanggaran syari’at justru semakin tinggi dan masyarakat tidak merasa terlibat dalam wacana syari’at yang ditawarkan oleh pemerintah. Kedua, adanya tanggapan sebagian masyarakat bahwa model keislaman yang dipraktekan sehari-hari oleh masyarakat Aceh belum dapat dikatakan sebagai Islam. Karena dianggap penuh dengan tahayyul dan bid’ah, serta tidak mencerminkan nilai-nilai normatif Al-Qur’an, hadits, dan tradisi ulama-ulama salaf. Ketiga, adanya kesan pemisahan antara ‘Agama’ dan ‘Budaya.’ Dimana dalam tatanan praktis-nya, keduanya dipisahkan dalam dua diktum yang berbeda. Agama berjalan sendiri dan budaya berjalan sendiri. Agama adalah urusan agama, dan budaya adalah persoalan budaya.

Lanjutkan Membaca "Membedah Nalar Syari’at Aceh"

Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia

Spiritualitas Sufi adalah spirit menuju kesempurnaan manusia (al insan al-kamil) yang di dalamnya punya citra-citra ilahiah yang imajinasi dan daya kreatifitasnya adalah ilahiyah (transenden absolut), sehingga dengan citra ini manusia membawa cahaya Tuhan kemanapun melangkah, dan dengan cahaya Tuhan di jiwanya maka manusia dapat menjadi rahmat bagi semesta alam. Setelah manusia dibebaskan dari penjara peraturan-peraturan simbolik, maka Spiritualitas Sufi akan membawa manusia dengan metode-metode pasti menuju perjumpaan murni dengan Tuhan, melampaui sekat manusia, agama, ras, suku dan etnisitas, karena metodenya adalah metode yang tidak berubah dari sejarah awal sampai akhir dunia. Spiritualitas Sufi melampaui segala peraturan moral dan etika (syari’at dan lainnya), karena semuanya memakai metode pengabdian penuh dengan cinta (thariqah), menuju hakikat spiritual sebenarnya dan berujung di makrifah, berjumpa dengan Sang Pemilik spiritual sebenarnya (Tuhan) dan kemudian kembali lagi, tidak lagi sebagai manusia biasa, tetapi sebagai manusia yang membawa citra Ilahi. Sebagaimana yang di narasikan oleh Mulla Shadra, maka dalam spiritualitas Sufi ada pada empat perjalan yang dilalui yaitu :

1). Perjalanan dari makhluk menuju Tuhan.
Pada tahap ini, pengembaraan spiritual (rohani) manusia berusaha untuk melewati dan meninggalkan alam realitas, menanggalkan segala ke “aku” an manusia, untuk berjumpa dengan Tuhan sebagai seorang hamba sejati.

2). Perjalanan dengan Tuhan dalam Tuhan.
Setelah pengembara spiritual dekat dengan zat Tuhan, maka dengan bantuan-Nya, manusia masuk dalam perjalanan menuju berbagai kesempurnaan akan sifat-sifat-Nya, mengambil sifat-sifat Tuhan sebagai pancaran cahayaNya.

3). Perjalanan dari Tuhan menuju makhluk.
Sang Pengembara spiritual kembali ke tengah masyarakat. Namun kembalinya ini bukan berarti berpisah dari Tuhan, ia menyaksikan keberadaan Tuhan pada segala sesuatu dan selalu bersama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi.

4). Perjalanan dalam makhluk dengan Tuhan.
Sang Pengembara spiritual berusaha untuk memberi petunjuk kepada masyarakat serta membimbing mereka kepada Tuhan.

Lanjutkan Membaca "Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia (Bagian 2 – Selesai)"

Manusia adalah episentrum dunia, yang bertanggung jawab atas semua bangunan peradaban yang dibuatnya. Berbicara peradaban maka bicara sejarah manusia dan sejarah manusia adalah pertarungan antara kehendak untuk menguasai dan kehendak untuk membebaskan. Sejarah untuk menguasai manusia adalah kerja penguasa despotic yang menggunakan kuasanya untuk menguasai dan mengontrol rakyatnya melalui peraturan yang membatasi dan mengekang dengan tujuan penundukan, sehingga kekuasaannya abadi. Sebaliknya, sejarah pembebasan manusia dari kuasa kekuasaan yang menindas adalah sejarah hadirnya sosok-sosok suci (Nabi, Rasul, pemimpin spiritual) yang tidak hanya membebaskan manusia dari eksploitasi kekuasaan tetapi juga membawa pencerahan dalam hidup manusia, untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia.

Lanjutkan Membaca "Spiritualitas Sufi dan Pembebasan Manusia (Bagian 1 Dari 2)"

Setiap ujian pasti punya nilai akhir. Perkuliahan selama satu semester, akan diambil satu masa penilaian pada ujian akhir, atau yang disebut dengan masa final. Pada masa itu sangat menentukan berapa nilai yang akan didapat pada transkrip nilai yang dikeluarkan akademik nantinya, nilai itulah yang disebut dengan Indeks Prestasi (IP).

Tidak jauh berbeda dengan puasa Ramadhan. Selama 11 bulan terhitung sejak Syawal hingga Syahban, ada satu bulan yang disebut bulan ujian yaitu bulan Ramadhan. Kita diuji selama sebulan penuh menahan hawa nafsu mulai dari makan dan minum di siang hari, mengendalikan emosi, melihat maksiat, berbicara yang sia-sia hingga mendengar sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah SWT.

Setelah ujian sebulan penuh berlangsung, maka didapatlah hasil transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Allah SWT dalam bentuk indeks prestasi puasa, atau yang lebih familiar disebut dengan sebutan taqwa (Al-Baqarah 185). Namun bagaimana mengidentifikasi gelar taqwa pasca Ramadhan? Apakah semudah mengindentifikasi indeks prestasi pada perkuliahan yang hanya membuka portal web lalu memasukan username dan password maka semuanya sudah tertera di sana?

Lanjutkan Membaca "Indeks Prestasi Puasa"

Jika kita berjalan dari barat hingga ke timur Indonesia, maka akan menemukan banyak sekali suku, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Kesemuanya itu hidup-subur secara terus-menerus dari generasi ke generasi. “Kekayaan” tersebut dapat menjadi aset berharga, namun jika diekploitasi bisa saja menjadi jurang pemisah yang menganga pula. Apa yang terjadi dalam satu dekade terakhir, akibat keterbukaan arus informasi-teknologi, siapa saja bisa menggunakan sosial-media tanpa saringan. Akibatnya gesekan-gesekan kecil mudah terjadi, saling hujat, sebar berita hoax, seolah-olah semua menyentuh esensi, padahal tidak sama sekali.

Sebenarnya, sesuatu yang dipolemikkan oleh beberapa kalangan itu sudah selesai dibahas saat negara ini hendak merdeka. Sejak pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dibentuk pada 29 April 1945, pembahasan tentang falsafah yang mendasari negara itu secara maraton di perbincangkan. Dimana, badan ini memang diberikan mandat untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika kelak Indonesia merdeka.

Lanjutkan Membaca "Pancasila, Merajut Nusantara!"

Saya awali tulisan ini dengan mengutip sebuah kata yang diucapkan oleh Kakek Pramudya dalam  Novel Pikiran Indonesia,  “Sejarah itu penting,  Nak.”

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar – benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”  – Al-‘Ashr: 1-3

Novel Psiko-Historis Indonesia karya Hafis Azhari itu mengajak kita untuk membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang telah banyak dilupakan oleh diri kita sendiri. Bukan bermaksud untuk membuka luka lama atau aib, tetapi untuk sebuah penegakan keadilan dan kebenaran dibutuhkan bahasa ungkapan yang dapat membangkitkan dan menyadarkan suatu bangsa untuk beritikad keras agar tidak mengulangi dosa-dosa sejarah yang telah diperbuat oleh tangannya sendiri,  yang dampaknya justru ditanggung oleh generasi anak dan cucu dalam jangka panjang.

Lanjutkan Membaca "Pancasila dan Gebuk"